Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam

Pluralisme Hukum (Islam) dalam Praktik dan Penetapan Hak Waris di Kalangan Muslim Lokal Madura

2024-03-02T11:00:25+07:00

This study examines the phenomenon of Islamic legal pluralism in the system and practice of determining inheritance rights among the local Madurese Muslim community, by taking a case study in Rubaru District, Sumenep Regency. This study is a field study conducted based on qualitative research. After analyzing field data, this research found two important findings; First, the distribution of community inheritance in Banasare and Mandala villages is in accordance with KHI and Islamic law, because customary law was abolished after Islamization, thus affecting the community's hereditary beliefs and practices, as well as cooperation between Islamic culture and religion; Second, according to customary law the inheritance system among the local Muslim community in Rubaru District, Sumenep is as follows; a) Inherited to those who stay and not inherited to those who migrate as is the case in Basoka Village; b) Given entirely to men, because boys have a big responsibility in life and supporting their wives, as is the case in Karangnangka village; c) given entirely to women such as in Tambaksari village because the traditional inheritance of Rubaru District follows the individual inheritance system because when the property is distributed it can be divided among the heirs so that it is included in the parental kinship system in which descendants who come from the genealogy live parent.

Studi ini mengkaji fenomena pluralisme hukum Islam dalam sistem dan praktik penetapan hak waris di kalangan masyarakat muslim lokal Madura, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Kajian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kualitatif. setelah melakukan analisa data lapangan, penelitian ini mendapati dua temuan penting; Pertama, pembagian waris masyarakat di desa Banasare dan Mandala sesuai dengan KHI dan hukum Islam, karena hukum adat dihapuskan setelah Islamisasi, sehingga mempengaruhi keimanan dan praktik turun-temurun masyarakat, serta kerja sama antara budaya Islam dan agama; Kedua, menurut hukum adat sistem pewarisan di kalangan Masyarakat Muslim lokal di Kecamatan Rubaru Sumenep adalah sebagai berikut; a) Diwariskan kepada yang menetap dan tidak diwariskan kepada yang merantau seperti yang berlaku di Desa Basoka; b) Diberikan sepenuhnya kepada laki-laki, karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam hidup dan menghidupi istri seperti yang terjadi di desa Karangnangka; c) diberikan seluruhnya kepada perempuan seperti di desa Tambaksari karena warisan adat Kecamatan Rubaru mengikuti sistem pewarisan perseorangan karena pada saat pembagian harta dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris sehingga menjadi termasuk dalam sistem kekerabatan orang tua yang di dalamnya tinggal keturunan yang berasal dari silsilah orang tua.

Kata Kunci: Pluralisme, Hukum Islam, Hak wris, Muslim Lokal Madura

Basis Epistemologis KH Afifuddin Muhajir Dalam Mengkontruksi Moderasi Beragama Dalam Bidang Fiqh Tata Negara

2024-02-16T19:51:40+07:00

The Islamic constitutional system is important to study to describe the nature of the teachings about the state system that must be followed and applied. The purpose of this study is to provide readers with an understanding that Islamic law can respond to contemporary problems related to state administration through the study of fiqh and ushul fiqh developed by classical and contemporary scholars and to explain the epistemological basis of KH Afifuddin Muhajir in constructing religious moderation in the field of state administration fiqh. The results of this study indicate that KH Afifuddin Muhajir's thoughts on the constitutional system are based on sources of Islamic law that are muttafaq `alaih and mukhtalaf fiih. The important aspects of state administration in his view include no standardized system and form of state in Islam, freedom in making the mechanism of appointing leaders and the application of state law can be implemented substantively, comprehensively and conditionally. For researchers who want to develop research with the same theme, it can be developed by comparing KH Afifuddin Muhajir's thoughts with Western thoughts and Middle Eastern scholars related to the state system.

Memudarnya Otoritas Keagamaan? (Polemik Nasab Habaib di Kalangan Pondok Pesantren Al-Nahdliyin)

2024-02-16T19:51:41+07:00

Polemik nasab habaib yang semakin banyak di diskusikan oleh kalangan agamawan dan akademisi mengharuskan perlunya penelitian polemik nasab habaib dalam persepsi pondok pesantren al-nahdliyin. Sejak awal berdirinya organisasi NU tidak ditemukan keraguan nasab habaib sebagai keturunan nabi. Baru pada akhir-akhir ini sebagian kalangan NU meragukan nasab Bani Alawi sebagai keturunan nabi, bahkan sebagian lain secara tegas menolak. Tujuan penelian ini untuk mengetahui respon dan dampak polemik nasab Bani Alawi di pondok pesantren al-nahdliyin di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan. Adapun sumber utama dalam penelitian ini adalah Buku Menakar Kesashihan Nasab Habaib di Indonesia yang disusun oleh KH. Imaduddin Utsman, dan buku Risalah Tentang Ahlul Bait Dan Nasab Baalawi yang disusun Team Tarbiyah wa Da’wah, Rabithah Alawiyah. Kedua buku ini saling bertentangan dalam memaknai geneologi Bani Alawi. Menurut Rabithah Alawiyah Habaib dan Bani Alawi memiliki ketersambungan darah hingga nabi, namun pernyataan ini ditolak oleh KH. Imaduddin, ia secara tegas menyatakan nasab Bani Alawi terpusut dari Abdullah atau Ubaidillah. Kedua kitab tersebut memiliki standart masing-masing dalam validasi nasab. Kitab nasab yang sezaman menjadi perdebatan dalam menentukan nasab Bani Alawi. Sebab KH Imaduddin dalam penelitiannya tidak menemukan kitab abad ke lima hingga sembilan yang menyatakan Abdullah sesbagai anak dari Ahmad bin Isa. Dari pro-kontra tersebut Pondok Pesantren al-Nahdliyin merespon dan memberikan data sesuai kecondongan masing-masing institusi.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

2024-02-16T19:51:41+07:00

Abstract

Right and obligations are two things that cannot be separated, the husband’s rights are obligations that must be fulfilled by the wife and the wife’s rights are things that must be cerried out by a husband. Ignorance of obligations by the wife and husband creates an imbalance in the household. The purpose of this research is to find out the rights and obligations of husband and wife, especially from the perspective of law number 1 of 1974 and Islamic law. This research uses a qualitative approach which is a literatue study, using literature with data sources that are relevant to the topic,in the from of law number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law which of course refers to the Al- quran and sunnah as the main data sources, and is assisted by with relevant support with the title, namely bppks and trusted scientific works. The results of this research show that (1) The wife’s rights are divided into material and immaterial rights, material in the form of dowry and living while immaterial is getting justice in the terms of accommodation and good social realitions. (2) Husband’s rights are not realeted to material or material things, among other the husband’s rights are the right to be obeyed and the right to be served.

Keyword: Husband’s; Rights; Obligations.

Abstrak

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri dan hak istri merupakan hal-hal yang harus dijalankan seorang suami, ketidaktahuan tentang kewajiban oleh istri maupun suami membuat adanya ketidakseimbangan di dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri khususnya perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat studi literatur, penggunaan literatur dengan sumber data yang relevan dengan topik, berupa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam yang tentunya merujuk pada Al-quran dan Sunnah sebagai sumber data utama, dan dibantu dengan penunjang yang relevan dengan judul yaitu buku dan karya ilmiah yang terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hak istri terbagi menjadi hak materil dan imateril, materil berupa mahar dan nafkah sedangkan imateril adalah mendapatkan keadilan dalam jatah menginap dan dipergauli dengan baik, (2) Hak suami tidak ada yang berkaitan dengan materil atau kebendaan, diantara hak suami adalah hak ditaati dan hak dilayani.

Kata Kunci: Suami Istri; Hak; Kewajiban.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia

2024-02-18T15:14:38+07:00

Seorang suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri harus rela meninggalkan sanak keluarganya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan demi mencukupi berbagai hal dalam kehidupan rumah tangganya di Indonesia. Namun, di sisi lain seorang Suami tidak dapat memenuhi salah satu nafkah non materi (nafkah batin) seorang Isterinya yang ditinggal di rumah kediamannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemenuhan nafkah non materi yang tidak dapat tersalurkan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Artikel ini mempunyai permasalahan yang akan dibahas kemudian yaitu, bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terkait pemenuhan nafkah non materi bagi seorang suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimana hukumnya seorang suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak bisa memenuhi nafkah non materi terhadap keluarganya. Hasil dari penelitian ini yaitu Menurut pendapat ulama, batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan jika mengacu pada pendapat Imam Ibnu Hazm, dan 4 bulan jika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Imam Syafi’I. Seorang TKI yang meninggalkan istrinya memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti sesuai pasal 73 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kata Kunci : Nafkah, Suami, TKI

Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda

2024-03-08T18:42:29+07:00

Pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan bentuk ideal pengelolaan sistem keluarga egaliter, akibat adanya aturan harta bersama dalam perkawinan. UU Perkawinan, PP No. 09 Tahun 1975 dan KHI No. 01 Tahun 1991 telah mengatur secara tegas tentang harta bersama dan pembagian harta bersama. Penelitian ini akan mengkaji konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam UU Perkawinan, dan secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan menjadikan maqasidh syariah Jasser Auda sebagai teori analisis. Sebagai metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal, peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan konseptual dan yang kedua adalah pendekatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis aturan pembagian harta bersama memiliki semangat filosofis Islam. Dalam tinjauan maqashid syariah, Jasser Auda, pembagian harta setelah perceraian memiliki semangat menjaga aspek kekeluargaan dan martabat manusia, bukan maqoshid syariah yang bersifat individualistis.

‘Iddah Laki-Laki Dalam Prespektif Integratif Multidisipliner Twin Towers

2024-03-14T11:13:41+07:00

Abstract

This study discusses the redefinition of 'iddah which is intended for men, 'iddah if it only applies to women is discrimination for women, this is important to study because there has been a rapid development of science, and the feminism movement has spread massively throughout the world, so that this triggers a lot of resistance and demands for everything that discriminates against women. The purpose of this study was to look for the urgency of the presence of 'male iddah in the Twin Towers multidisciplinary integration review. This research method is library reaserch. With data analysis techniques using content analysis. The results of the study found that (1) With a multidisciplinary integration point of view, an approach to the integration paradigm emerged between religious sciences and general sciences, even so, religious science was still laid as the basic foundation. (2) In Islamic law 'iddah is compulsory for women and not compulsory for men, and some argue that the legal basis of 'iddah is a temporal proposition. (3) With a multidisciplinary integrative perspective, there is a function of reflection, and reconciliation. So that 'idddah in a multidisciplinary integrative perspective can apply to women as well as to men.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemaknaan ulang ‘iddah yang di peruntukan bagi laki-laki, ‘iddah jika hanya berlaku untuk perempuan ini merupakan deskriminasi bagi perempuan, hal ini penting untuk dikaji karena telah terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, dan gerakan feminisme telah tersebar secara massif di seluruh dunia, sehingga hal ini memicu banyaknya perlawanan dan tuntutan terhadap segala hal yang mendeskriminasikan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari urgensi dari adanya ‘iddah laki-laki dalam tinjauan integrasi multidisipliner Twin Towers. Metode penelitian ini adalah library reaserch. Dengan tehnik analisi data menggunakan analisi conten. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Dengan cara pandang integrasi multidisipliner muncul pendeketan paradigma integrasi antara ilmu-ilmu agama serta ilmu-ilmu umum, walaupun demikian tetaplah ilmu agama diletakkan menjadi pondasi dasar. (2) Dalam hukum islam ‘iddah wajib dilaksanakan bagi perempuan dan tidak wajib bagi laki-laki, dan ada yang berpendapat bahwa dasar hukum ‘iddah merupakan dalil yang bersifat temporal. (3) Dengan cara pandang integrative multidisipliner, terdapat fungsi refleksi, dan rekonsiliasi. Sehingga ‘idddah dalam prespektif integratif multidisipliner bisa berlaku untuk perempuan dan juga untuk laki-laki.

Keabsahan Perjanjian Akibat Negative Confirmation Konsumen E-Commerce Perspektif Asas Al-Ridha

2024-03-08T19:16:26+07:00

Transactions carried out via digital platforms have become unavoidable with the various features that are available and make it easier. However, on the one hand, if we look at the law of engagement, the majority of e-commerce platform providers apply standard contracts in carrying out transactions. Even though e-commerce provides effective facilities for complaints, returns and in-store inspections, it does not have a big impact on consumers, especially for transactions with small amounts. It is interesting to examine whether a negative assessment (negative confirmation) of the receipt of goods can still be said to be an agreement or the reason for the invalidation of the agreement from the perspective of the principle of al-ridha which is a fundamental principle in Islamic contract law. The method in this research uses normative juridical, this research approach uses legislation and conceptual. The results and recommendations of this research show that the principle of pacta sunt servanda in Indonesia is implemented strictly and cannot be intervened by anyone as long as it fulfills legal requirements and does not violate statutory regulations so that it meets legal certainty, but on the side of justice, especially in the perspective of the principle of al-ridha, It is necessary to take a substantive approach in assessing contracts, the validity and legal certainty of contracts is indeed necessary, but what is more important is the proportional value of justice.

Proses Perjodohan Syariah di Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo Menggunakan Analisa Teori Forum Shopping dan Gender Diversity

2024-03-09T10:42:18+07:00

Sharia matchmaking, also known as taaruf, is an effort made by an ikhwan/sister in an effort to find a partner who is in the same league. Several institutions such as the Bureau of Ta'aruf Syar'i, Sukoharjo Regency, provide this matchmaking service. However, for some people, the ta'aruf program at the Office is not only used by young people to find a life partner, but this program is also of interest to widowers to find sirri to polygamy partners.

The purpose of this study is to find out how the sharia matchmaking process is in the Taaruf Syar'i Bureau Office, Sukoharjo Regency. In addition, the author also wants to know the reasons for the perpetrators of ta'aruf who choose to marry officially, marry sirri and even polygamy. The author uses a legal sociology approach in reading the phenomena that occur and analyzes using the Forum Shopping theory. In addition, the author also uses the theory of Gender Diversity in observing the domination of the parties in deciding the marriage model. In searching for primary data, the author conducted in-depth interviews with the Head of the Bureau Office and parties who have been in the Office. While secondary data, the authors obtained from related sources such as books, journals, articles, and scientific papers.

From the research conducted, the authors found several reasons why some taaruf actors chose to marry legally and some others chose to marry siri or even polygamy. For perpetrators of legal marriage, they are aware of the guarantee of civil rights obtained from the orderly administration of marriage. As for the perpetrators of unregistered marriages and polygamy, they have personal interests such as economic, biological reasons, and even disappointment with the KUA's policies.

Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam

2024-03-21T11:08:14+07:00

The purpose of this research is to provide an overview of maslahah in Islamic economics and business. Sharia economics and business have become highly popular terms among the global community today. These terms not only reflect the existence of business theories from a Sharia perspective ontologically but also indicate the presence of epistemological and axiological aspects. Generally, business is an activity carried out by humans with the aim of generating income to meet the needs and desires of life by effectively and efficiently managing economic resources. In Islam, business comprises a series of activities encompassing various types, without limitation on the amount of wealth ownership and profit. However, business in Islam is restricted in the acquisition and use of wealth, with rules regarding what is halal (permissible) and haram (forbidden).

This research employs a literature review approach. The findings of this study indicate that maslahah in Islamic economics is highly necessary for the current era, as economic cases will continue to increase and emerge, thereby automatically requiring evidence to determine their legality which may not be clearly explained in either the Qur'an or Hadith. Maslahah in Islamic business is highly essential because it serves as an analytical tool for Islamic legal scholars, who are expected to discover new laws to address these issues so that the concept of Sharia economics and business is truly accepted and meets the needs of society.