Pluralisme Hukum (Islam) dalam Praktik dan Penetapan Hak Waris di Kalangan Muslim Lokal Madura
Abstract
This study examines the phenomenon of Islamic legal pluralism in the system and practice of determining inheritance rights among the local Madurese Muslim community, by taking a case study in Rubaru District, Sumenep Regency. This study is a field study conducted based on qualitative research. After analyzing field data, this research found two important findings; First, the distribution of community inheritance in Banasare and Mandala villages is in accordance with KHI and Islamic law, because customary law was abolished after Islamization, thus affecting the community's hereditary beliefs and practices, as well as cooperation between Islamic culture and religion; Second, according to customary law the inheritance system among the local Muslim community in Rubaru District, Sumenep is as follows; a) Inherited to those who stay and not inherited to those who migrate as is the case in Basoka Village; b) Given entirely to men, because boys have a big responsibility in life and supporting their wives, as is the case in Karangnangka village; c) given entirely to women such as in Tambaksari village because the traditional inheritance of Rubaru District follows the individual inheritance system because when the property is distributed it can be divided among the heirs so that it is included in the parental kinship system in which descendants who come from the genealogy live parent.
Studi ini mengkaji fenomena pluralisme hukum Islam dalam sistem dan praktik penetapan hak waris di kalangan masyarakat muslim lokal Madura, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Kajian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kualitatif. setelah melakukan analisa data lapangan, penelitian ini mendapati dua temuan penting; Pertama, pembagian waris masyarakat di desa Banasare dan Mandala sesuai dengan KHI dan hukum Islam, karena hukum adat dihapuskan setelah Islamisasi, sehingga mempengaruhi keimanan dan praktik turun-temurun masyarakat, serta kerja sama antara budaya Islam dan agama; Kedua, menurut hukum adat sistem pewarisan di kalangan Masyarakat Muslim lokal di Kecamatan Rubaru Sumenep adalah sebagai berikut; a) Diwariskan kepada yang menetap dan tidak diwariskan kepada yang merantau seperti yang berlaku di Desa Basoka; b) Diberikan sepenuhnya kepada laki-laki, karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam hidup dan menghidupi istri seperti yang terjadi di desa Karangnangka; c) diberikan seluruhnya kepada perempuan seperti di desa Tambaksari karena warisan adat Kecamatan Rubaru mengikuti sistem pewarisan perseorangan karena pada saat pembagian harta dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris sehingga menjadi termasuk dalam sistem kekerabatan orang tua yang di dalamnya tinggal keturunan yang berasal dari silsilah orang tua.
Kata Kunci: Pluralisme, Hukum Islam, Hak wris, Muslim Lokal Madura
References
Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, Qadhâ: Vol. 5, No.1, Juli 2018.
Anwar, Muhammad Khoirul, Fathul Fahmi, and Abdillah Yusron. ‘Dimensi Pluralisme Agama dalam Islam Perspektif Pemikiran Abdullah Saaed; Sebuah Analisa Teks Kontekstual’. NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023).
Agus Sudaryanto, Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, Jurnal Hukum, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, 2010.
Ahmad Rofiq Hukum Islam Di Indonesia, cet.II; jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Akhmad Haries, Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, Jurnal Hukum, Samarinda: STAIN Samarinda, Vol 6 No 2, 2014.
Al-Yasa’ Abu Bakar, Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan, Banda Aceh: LKAS, 2012.
Azizy, A QodriHukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta: Teraju, 2004.
Bahrussam Yunus, Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris, Yogyakarta: UII Press.
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1992.
Iredel Jenkins, Social Order and the Limits of Law. A Theoretical Essay, New Jersey: Pricenton University Press, 1980.
Junaidi, Shidqi. ‘Paradigma Pedagogik Humanistik Perspektif Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Taʻlīm Al-Mutaʻallim dan Relevansinya dengan Merdeka Belajar’. NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023).Komari, Komari. ‘Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat’. Asy-Syari‘ah 17, no. 2 (2015).
John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, Lewis Gillin dan John Philip Gillin, Cultural Sociology, New York: The MacMillan Company, 1954.
Latief Wiyata, Mencari Madura, Jakarta: Bidik-Phonesis Publishing, 2013.
Masthuriyah Sa’dan, Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura Akulturasi Adat dan Hukum Islam, Jurnal Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Vol.14, 2016.
Moh. Muhibbuddin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah dalam ar-Rabahiyyatud Dîniyyah, Semarang, Toha Putra, tanpa tahun.
Mul Irawan, dkk., Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama, Jakarta: Prenadamedia Group.
Mursyidi, A F, and Abd Hannan. ‘Nahdlatul Ulama, Pesantren, and Their Contribution to Strengthening National and State Buildings in Indonesia’. NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies 1, no. 1 (2023).Nasution, Adelina. ‘Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia’. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 5, no. 1 (2018): 20–30.
———. ‘Pluralisme Hukum Waris di Indonesia’. Al-Qadhâ 5, no. 1 (2018).
Pongoliu, Hamid, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi. ‘Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalm Perspektif Sejarah’. Jurnal Diskursus Islam 06, no. 2 (2018).
Putri Kurnia Sari, Pembagian Warisan dalam Budaya Poligini (Studi Kasus pada Komunitas Madura di Boto Putih, Surabaya, Jurnal Hukum, Surabaya: Unair, Vol.1 No.1, 2012..
Putu Galgal dan Ni Luh Geda Hadriani, Hukum Perkawinan & Waris Hindu, (Denpasar Bali: UNHI Press, 2020.
R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Prandya Paramita, 2007.
Ratno Lukito. “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022.
Rosidi Jamil, Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali), Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H.
Sayuti Thalib, Receptie A Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
Soerjon Soekanto, Kamus HukumAdat, Bandung: Alumni 1978.
Soerojo Wingjodipoero, Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1973.
Wahju Muljono, Hukum Waris Islam dan Pemecahannya, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB.
Yuhaya S. Praja, HukumIslam Indonesia: Pemikiran dan Praktek, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993.
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Copyright (c) 2024 Suaid Suaidi, Abd Hannan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
