Kajian Hukum Kekuatan Pembukian Akte Notaris Dibandingkan Akte Di bawah Tangan Yang Berlaku Di Indonesia

  • Edy Sumarno Universitas Panca Marga Probolinggo
Keywords: Land ownership, evidence, certificate

Abstract

 

 

 

Abstract

 

Since 1996 any transfer of land rights must be carried out with an authentic deed drawn up by an authorized official, according to Government Regulation Number 10 of 1961 article 19, now it has been replaced by Government Regulation Number. 24 of 1997 article 37 concerning land transfers, which states that any agreement that intends to transfer land rights, must be proven by a deed drawn up before an authorized official, namely the Land Deed Making Officer (PPAT).

In the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 it has been determined that the Land Deed Making Officer (PPAT) must refuse to make a transfer deed or burden of debt with guaranteed land rights.

In rural communities, the process of owning land rights is sometimes only done verbally, trust or mutual trust and is written in a simple manner, then reported orally to village officials and followed up by recording it in a krawangan book or letter C book. Ownership of land rights by this process is very vulnerable to disputes between parties making the transition, abuse by people who have interests, and do not have strong authentic evidence.

The problem approach in this study is Normative Juridical where the focus of the study is the norms contained in Government Regulation Number 10 of 1961 article 19, which has now been replaced by Government Regulation Number. 24 of 1997 article 37 concerning land transfer. The analysis of this study used a qualitative descriptive method, namely an analytical study in a coherent, complete and clear manner based on the data obtained by the researcher. The purpose of this research is to find out how to get rights to land that are legally and firmly owned in accordance with existing regulations in Indonesia.

 

Keywords: Land ownership, evidence, certificate, Indonesia

References

Abdurrahman. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta : Sinar Grafika Adjie, Habib. 1999. Eksekusi Hak Tanggungan. Bandung : Mandar Maju
Adjie, Habib. 2000. Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah.
Bandung : Mandar Maju
Ali, H Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika
Bakri, Muhammad. 2011. Hak Menguasai oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria) . Malang : Universitas Brawijaya Press
Fuady, Munir. 1995. Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit). Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Harsono, Boedi. 2005. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan
Hartanto, J. Andy. 2014. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya. Surabaya : LaksBang Justitia
Hartono, Sri Redjeki. 2007. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing
Hutagalung, Arie S. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah.
Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
Kantor Bank Indonesia Semarang. 2004. Penanganan Kredit Bermasalah.
Semarang : Bank Indonesia
Kashad. 2000. Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang
Limbong. 2000. Hukum Pertanahan. Jakarta : Prestasi Pustaka
Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum dan Politik Agraria. Jakarta : Karunika- Universitas Terbuka
Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Rahman, Hasanudin. 1996. Aspek-aspek Hukum Perikatan Kredit Perbankan. Bandung : Citra Aditya Bakti
Ramelan, Eman. 2000. Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Santoso, Urip. 2005. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Surabaya : Prenada Media
Santoso, Urip. 2014. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta : Prenamedia Group
Satrio, J . 2002. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Sumardjono, Maria S W. 2001. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta : Buku Kompas
Peraturan PerUndang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Published
19-07-2023
How to Cite
Sumarno, E. (2023). Kajian Hukum Kekuatan Pembukian Akte Notaris Dibandingkan Akte Di bawah Tangan Yang Berlaku Di Indonesia . Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, 9(2), 250-268. https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.882
Abstract views: 57 , pdf downloads: 66