Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik PayLater pada E-Commerce di Indonesia

Abstract

Pertumbuhan layanan PayLater pada platform e-commerce di Indonesia mengalami akselerasi signifikan pasca pandemi COVID-19, namun sebagian besar praktiknya belum selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad dalam layanan PayLater konvensional dari perspektif hukum Islam, mengidentifikasi unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta merumuskan model alternatif yang patuh syariah. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods, yaitu kombinasi kualitatif normatif berbasis telaah fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan tinjauan fikih muamalah, serta kuantitatif melalui survei persepsi terhadap 300 responden di lima kota besar: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PayLater konvensional yang berlaku di Indonesia mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Rata-rata 39% pengguna menyadari adanya unsur riba dalam layanan yang mereka gunakan, namun 58% di antaranya tetap menggunakannya karena tidak adanya alternatif berbasis syariah. Sebanyak 69% responden menyatakan bersedia beralih ke layanan PayLater berbasis syariah jika tersedia. Penelitian ini berkontribusi menawarkan kerangka akad alternatif—murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, dan qardh al-hasan—sebagai model BNPL (Buy Now Pay Later) yang kompatibel dengan prinsip syariah. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif fatwa DSN-MUI dengan data empiris persepsi pengguna lintas kota sebagai dasar konstruksi model BNPL syariah yang operasional.Pertumbuhan layanan PayLater pada platform e-commerce di Indonesia mengalami akselerasi signifikan pasca pandemi COVID-19, namun sebagian besar praktiknya belum selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akad dalam layanan PayLater konvensional dari perspektif hukum Islam, mengidentifikasi unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta merumuskan model alternatif yang patuh syariah. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods, yaitu kombinasi kualitatif normatif berbasis telaah fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan tinjauan fikih muamalah, serta kuantitatif melalui survei persepsi terhadap 300 responden di lima kota besar: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PayLater konvensional yang berlaku di Indonesia mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Rata-rata 39% pengguna menyadari adanya unsur riba dalam layanan yang mereka gunakan, namun 58% di antaranya tetap menggunakannya karena tidak adanya alternatif berbasis syariah. Sebanyak 69% responden menyatakan bersedia beralih ke layanan PayLater berbasis syariah jika tersedia. Penelitian ini berkontribusi menawarkan kerangka akad alternatif—murabahah, ijarah muntahiya bittamlik, dan qardh al-hasan—sebagai model BNPL (Buy Now Pay Later) yang kompatibel dengan prinsip syariah. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif fatwa DSN-MUI dengan data empiris persepsi pengguna lintas kota sebagai dasar konstruksi model BNPL syariah yang operasional.